Saturday, July 13, 2013

Kebebasan Beragama di Indonesia Disoroti

SABTU, 13 JULI 2013

KOMITE HAK ASASI MANUSIA

Kebebasan Beragama di Indonesia Disoroti

JAKARTA, KOMPAS — Komite Hak Asasi Manusia menyoroti praktik kebebasan beragama di Indonesia. Menjelang akhir tahun 2013, tim dari Komite HAM juga akan ke Indonesia untuk mengecek keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjamin kebebasan beragama. Hasilnya akan dibeberkan sebelum Pemilu 2014.

"Ada dua kasus yang dapat diselesaikan dengan segera, yakni GKI Yasmin di Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi. Ini kan mudah saja karena keduanya ada landasan hukum yang telah memperbolehkan pendirian tempat ibadah tersebut," kata Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam, Jumat (12/7), dari Amsterdam, Belanda.

Jumat siang, melalui fasilitas Skype, Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin, Choirul Anam, dan Yuli Rustinawati dari Arus Pelangi menggelar jumpa pers terkait jalannya sidang Komite HAM. Persidangan digelar pada tanggal 10-11 Juli 2013 di Kantor Komite HAM di Palais Wilson, Geneva, Swiss.

"Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden sebuah negara demokrasi, ya tinggal buka saja gembok GKI Yasmin. Hanya dibutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk membuka gembok itu. Juga hanya butuh waktu kurang dari 30 menit untuk merevisi SKB (surat keputusan bersama) dua menteri terkait pendirian rumah ibadah," kata Anam.

Menurut Rafendi Djamin, Komite HAM juga kembali mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera merevisi Penetapan Presiden Republik Indonesia (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, atau Penodaan Agama. "Aturan itu yang menyebabkan timbulnya banyak konflik atas dasar kebebasan beragama dan keyakinan," ujarnya.

"Ketika tim dari Komite HAM datang, saya rasa tidak bisa Presiden mengatakan (soal rumah ibadah) itu kewenangan pemerintah daerah. Jadi, sebagai Presiden, dia harus dapat memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi siapa pun," ujar Rafendi.

Rafendi menginformasikan, justru pertanyaan pertama yang diajukan Komite HAM terkait pengesahan UU Ormas. Komite HAM menilai UU Ormas dapat mengekang kebebasan berpikir terkait pilihan ideologi dan potensi penyalahgunaan kewenangan yang serius dari pemerintah. Komite HAM juga menaruh perhatian terhadap pengesahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (RYO)

http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000001084131

No comments: